Produk Hukum Tentang Pendidikan Tinggi

by | Feb 14, 2018 | Uncategorized

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

UUD TAHUN 1945 (Naskah Asli)
UUD 1945 (Perubahan I)
UUD 1945 (Perubahan II)
UUD 1945 (Perubahan III)
UUD 1945 (Perubahan IV)
UUD 1945 Perubahan (Keseluruhan)

Undang-Undang

  1. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  2. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
  3. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Mencabut UU no.18 Tahun 1999)
  4. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, atau di SINI
  5. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  6. 13 Tahun 2016tentang Paten
  7. 28 Tahun 2014: Hak Cipta
  8. 11 Tahun 2014: Keinsinyuran atau di sini atau di SINI
  9. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini atau di SINI
  10. 20 Tahun 2013: Pendidikan Kedokteran, atau di SINI
  11. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan, atau di SINI
  12. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, atau di SINI
  13. 25 tahun 2009: Pelayanan Publik
  14. 14 tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik, atau di SINI
  15. 11 tahun 2008: Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau di SINI
  16. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen atau di sini atau di sini
  17. 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
  18. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
  19. 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  20. 16 Tahun 2001: Yayasan atau di sini
  21. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  22. 08 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, diubah oleh UU no. 43 tahun 1999
  23. 10 Tahun 1955: Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
  24. 34 Tahun 1954: Pemakain Gelar “Akuntan” (“Accountant”)

Peraturan Pemerintah

  1. 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana UU no. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, atau di SINI atau di SINI
  2. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau di SINI
  3. 93 Tahun 2015: Rumah Sakit Pendidikan
  4. 26 Tahun 2015: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI
  5. 13 Tahun 2015 : Perubahan Kedua atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP no.32 Tahun 2013
  6. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi atau di SINI
  7. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
  8. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  9. 2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan
  10. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (sudah dibatalkan PP no.4 Tahun 2014)
  11. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
  12. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
  13. 48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
  14. 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
  15. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
  16. 20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
  17. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
  18. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
  19. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
  20. 38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP no. 17 tahun 2010)
  21. 39 Tahun 1982: Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
  22. 23 Tahun 1949: Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit

Keputusan Presiden Republik Indonesia

  1. 9 Tahun 2001    : Tunjangan Dosen
  2. 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
  3. 87 tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  4. 57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi
  2. 64 Tahun 2017 tentang Dosen Di Lingkungan Universitas Pertahanan
  3. 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis atau di SINI (pdf 210 KB)
  4. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
  5. 57 Tahun 2016: Universitas Islam Internasional Indonesia
  6. 32 Tahun 2016: Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti
  7. 10 Tahun 2016: Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada PTN Baru
  8. 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Penjelasan Setkab di SINI
  9. 13 Tahun 2015: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  10. 116 Tahun 2014: Perubahan Kedua Keputusan Presiden No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  11. 88 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  12. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  13. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
  14. 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
  15. 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen
  16. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar

Instruksi Presiden Republik Indonesia

  1. 20 Tahun 1998 : Penertiban Sumber-Sumber dana Yayasan

Keputusan Menteri Ristek dan Dikti

  1. Kepmenristekdikti No 280/M/KPT/2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru.
  2. Kepmenristekdikti No.257 Tahun 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, atau di SINI
  3. KepmenRistekdikti N. 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau
  4. Kepmenristekdikti No. 525.a/M/Kp/IX/2015 Tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Tertentu Kepada Pejabat Di Lingkungan Menristekdikti
  5. Kepmen no. 492.1/M/Kp/VIII/2015 tentang Klasifikasi dan Pemeringkatan PT di Indonesia Tahun 2015, lampiran
  6. Kepmen no. 377/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Tugas Pengawasan Intern Pemerintah di KemRistekDikti
  7. Kepmen no. 195/M/KP/IV/2015 tentang Penetapan Logo KemRistekDikti dan lampirannya
  8. Kepmen no. 144/M/Kp/IV/2015 tentang Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti
  9. 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  10. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01, Lampiran 02)
  11. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
  12. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (mirror)
  13. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
  14. 02/KSG-DIKTI/2007: Bentuk Dan Spesifikasi Blanko Sertifikat Pendidik
  15. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
  16. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  17. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  18. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
  19. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi atau di sini
  20. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
  21. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
  22. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
  23. 264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
  24. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
  25. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi atau di sini
  26. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
  27. 0442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
  28. 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)
  29. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 terbitan 16 Mei 1961: Juknis Perpres no.12 Tahun 1961 tentang tugas belajar

Instruksi Menteri Ristek dan Dikti

  1. 0293/MPK.A/PR/2014: Pelaksanaan Instruksi Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan.
  2. 1 Tahun 2013 IM: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
  3. 2 Tahun 2011: Pengelolaan Data Pendidikan atau di SINI

Peraturan Menteri Ristek dan Dikti

  1. Permenristekdikti no. 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
  2. Permenristekdikti no. 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta, Lampiran
  3. Permenristekdikti no. 2 tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemristekdikti
  4. Permenristekdikti no. 1 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
  5. Permenristekdikti no. 90 tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN atau di SINI
  6. Permenristekdikti no.76 Tahun 2017 tentang Penyatuan PT Kesehatan yg Diselenggarakan oleh Pemda Provinsi,Kabupaten dan Kota ke dalam PTN di Lingkungan Ristekdikti dan Perguruan Tinggi di Kemenkes atau di SINI
  7. Permenristekdikti no. 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Lampiran
  8. Permenristekdikti no. 62 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi di Kementerian RistekDikti
  9. Permenristekdikti no. 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  10. Permenristekdikti no. 58 Tahun 2017 tentang Penghunian Rumah Negara Golongan I di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  11. Permenristekdikti No. 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kemenristekdikti, lampiran
  12. Permenristekdikti no. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru dan lampiran
  13. Permenristekdikti no. 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
  14. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti
  15. Permenristekdikti no. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi atau di SINI
  16. Permenristekdikti no. 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi Kedokteran dan Prodi Kedokteran Gigi atau di SINI
  17. Permenristekdikti no.39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti atau di SINI
  18. Permenristekdikti no. 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti, atau di SINI
  19. Permenristekdikti no. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, atau di SINI
  20. Permenristekdikti no. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (membatalkan Permendikbud no. 78 tahun 2013 jo no. 89 tahun 2013) atau di SINI atau di SINI bersama lampiran
  21. Permenristekdikti no. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PTN atau di SINI atau di SINI
  22. Permenristekdikti no. 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi atau di SINI atau di SINI
  23. Permenristekdikti no. 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan atau di SINI atau di SINI atau di SINI
  24. Permenristekdikti no.10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kemenristekdikti, atau di SINI
  25. Permenristekdikti no. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kemenristekdikti, atau di SINI
  26. Permenristekdikti no. 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Prodi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (PSDKU), membatalkan Permendikbud no.20 Tahun 2011, atau di SINI
  27. Permenristekdikti no. 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program S1 pada PTN
  28. Permenristekdikti no. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS, di SINI atau di SINI atau di SINI
  29. Permenristekdikti no. 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di ingkungan Kemenristekdikti, atau di SINI
  30. Permenristekdikti no. 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti, atau di SINI
  31. Permenristekdikti no. 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggalnpada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti.
  32. Permenristekdikti no. 90 tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara
  33. Permenristekdikti no. 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti
  34. Permenristeldikti no.74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi PTN BLU.
  35. Permenristekdikti no.69 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan SBK 2016, atau di SINI
  36. Permenristekdikti no. 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kemenristekdikti
  37. Permenristekdikti no. 65 Tahun 2016 tentang gelar Doktor Kehormatan, atau di SINI
  38. Permenristekdikti no. 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
  39. Permenristekdikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, atau di SINI
  40. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, atau di SINI
  41. Permenristekdikti no. 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemenristekdikti, atau di SINI
  42. Permenristekdikti no. 59 Taun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kemenristekdikti, Lampiran
  43. Permenristekdikti No. 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenristekdikti
  44. Permenristekdikti No. 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembanguan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan kemenristekdikti
  45. Permenristekdikti No. 56 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti
  46. Permenristekdikti no. 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenristekdikti, atau di SINI
  47. Permenristekdikti No. 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti
  48. Permenristekdikti no. 53 Tahun 2016  tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan di Kemenristekdikti,
  49. Permenristekdikti No.52 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
  50. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemenristekdikti
  51. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, atau di SINI
  52. Permenristekdikti No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
  53. Permenristekdikti No.  39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti
  54. Permenristekdikti No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tendik Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada 35 PTN Baru
  55. Permenristekdikti No. 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kemristekdikti
  56. Permenristekdikti No. 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur, atau di SINI
  57. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi (Menghapus Permenristekdikti no. 87 Tahun 2014), atau di SINI
  58. Permenristekdikti No. 31 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti, atau di SINI dan Lampiran
  59. Permenristekdikti No.26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, atau di SINI
  60. Permenristekdikti no.12 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pelaksanaan uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
  61. Permenristekdikti No.11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi
  62. Permenristekdikti No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
  63. Permenristekdikti No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum
  64. Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, atau di SINI
  65. Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
  66. Permenristekdikti no.51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (membatalkan Permenristekdikti no. 20 Tahun 2015)
  67. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2015 tentangPendirrian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS atau SINI
  68. Permenristekdikti no. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  69. Permenristek & Dikti no. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Permen No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN
  70. Permenristek & Dikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, lampiran
  71. Permenristek  & Dikti no. 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemristekdikti
  72. Permenristek & Dikti no. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi atau di SINI
  73. Permenristek & Dikti no. 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi
  74. Permenristek & Dikti no. 22 Tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungn Kemenriste & Dikti, Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3 atau di SINI
  75. Permenristek & Dikti no. 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
  76. Permenristek & Dikti no. 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi atau di SINI
  77. Permenristek & Dikti no. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenRistekDikti
  78. Permenristek & Dikti no. 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lampiran
  79. Permenristek & Dikti no. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran
  80. Permenristek & Dikti no. 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan KemRistekDikti
  81. Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
  82. Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
  83. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya  Format pdf: Salinan Peraturan Bersama, Lampiran 1-2, Lampiran 3, Lampiran 4-12
  84. 154 Tahun 2014: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dan Lampirannya
  85. 139 Tahun 2014 (zip) tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, atau di SINI (pdf) atau Lampiran (pdf)
  86. 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  87. 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
  88. 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
  89. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
  90. 93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, format pdf dan lampiran
  91. 92 Tahun 2014 (zip)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya
  92. 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan
  93. 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI (pdf)
  94. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
  95. 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  96. 83 Tahun 2014: Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan
  97. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi atau di SINI
  98. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  99. 73 Tahun 2014 lengkap Lampiran 1 dan 2 (zip) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
  100. 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud
  101. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
  102. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  103. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
  104. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi
  105. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  106. 33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
  107. 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
  108. 30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
  109. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  110. 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
  111. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)
  112. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi, atau di SINI
  113. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
  114. 08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen, atau di SINI
  115. PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran
  116. 110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  117. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no.  24 Tahun 2012
  118. 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013
  119. 107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya(zip) atau bisa unduh di SINI dan Lampiran di SINI (pdf)
  120. 105 Tahun 2013: Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  121. 99 Tahun 2013: Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemdikbud
  122. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan
  123. 95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan
  124. 94 Tahun 2013: Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan
  125. 93 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa
  126. 91 Tahun 2013: Perubahan Ketiga Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  127. 89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
  128. 88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
  129. 87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
  130. 85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
  131. 84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
  132. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi
  133. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  134. 80 Tahun 2013: Pendidikan Menengah Universal
  135. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINI
  136. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi atau di SINI
  137. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru
  138. 55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dan Lampirannya atau di SINI
  139. 52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau di SINI
  140. 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di SINI
  141. 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) atau di SINI
  142.  46 Tahun 2013 : Permenpan & RB tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen
  143. 42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis atau di SINI
  144. 24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006)
  145. 21 Tahun 2013 : Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
  146. 17 Tahun 2013: Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran atau di SINI
  147. 9 Tahun 2013: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  148. 7 Tahun 2013: Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya
  149. 6 Tahun 2013: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 tahun 2006)
  150. 5 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal atau di sini
  151. 4 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan alokasi BOPTN 2013
  152. 01 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
  153. 76 tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya
  154. 75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya
  155. 74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan
  156. 73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
  157. 72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia
  158. 69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  159. 65 tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan, sudah dibatalkanoleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
  160. 63 tahun 2012: Pembubaran Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi
  161. 60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  162. 59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini
  163. 58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN)
  164. 42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  165. 41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
  166. 40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini
  167. 37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
  168. 36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Perubahan pertama Permendiknas no. 01 Tahun 2012
  169. 33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
  170. 32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  171. 31 tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
  172. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001) atau di sini (Panduan PJJ Tahun 2011)
  173. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A , 2B , 3A , 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini
  174. 14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012,Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012
  175. 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya
  176. 10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya
  177. 08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri
  178. 07 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia
  179. 05 Tahun 2012 : Serfifikasi Guru dalam Jabatan
  180. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Permendiknas no. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
  181. 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)
  182. 50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  183. 48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
  184. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009) atau di sini
  185. 44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
  186. 38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011 di sini)
  187. 26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
  188. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
  189. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
  190. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia
  191. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
  192. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
  193. 11 Tahun 2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
  194. 9 Tahun 2011: Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  195. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
  196. 03 Tahun 2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007(sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 26 tahun 2011)
  197. 1 Tahun 2011 / IM: Rencana Aksi Kemendiknas untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011
  198. Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
  199. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
  200. 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
  201. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014
  202. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
  203. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Lampiran
  204. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
  205. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
  206. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
  207. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
  208. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku
  209. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
  210. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
  211. 21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  212. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
  213. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
  214. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
  215. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  216. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
  217. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
  218. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
  219. 70 tahun 2009: Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
  220. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Versi scan (situs asli)
  221. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
  222. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
  223. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  224. 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional
  225. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di sini
  226. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  227. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  228. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
  229. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus
  230. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
  231. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  232. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
  233. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  234. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  235. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan
  236. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
  237. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
  238. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)
  239. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
  240. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
  241. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  242. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010)
  243. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  244. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas
  245. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar
  246. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan
  247. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
  248. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)
  249. 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional
  250. 39 Tahun 2008: Pembinaan Kesiswaan
  251. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas
  252. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
  253. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
  254. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
  255. 18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
  256. 16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas
  257. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
  258. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
  259. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi
  260. 02 Tahun 2008: Buku
  261. 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
  262. 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
  263. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
  264. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
  265. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
  266. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia
  267. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
  268. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
  269. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
  270. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
  271. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
  272. 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
  273. 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
  274. 42 tahun 2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas
  275. 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin
  276. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
  277. 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  278. 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, atau di sini
  279. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  280. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
  281. 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis
  282. 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
  283. 17 Tahun 2006: Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdiknas
  284. 16 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  285. 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja
  286. 13 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  287. 01 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
  288. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  289. 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  290. 02 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Kembali ke: Permendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Surat Edaran Menristek & Dikti

  1. Edaran MenRistekdikti no. 01/M/SE/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Dosen yang Berkualifikasi S1
  2. Edaran MenRistekdikti no. 2/M/SE/IX/2016 tgl 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi
  3. Edaran MenRistekDikti no.105/M/VI/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
  4. Edaran MenRistekDikti No. 17/M/I/2015  tanggal 22 Januari 2015 Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), Lampiran 1, Lampiran 2
  5. Edaran MenRistekDikti no. 01/M/SE/V/2015 tentang Penundaan Implimentasi Permendikbud no.49, 73,95, 154 Tahun 2014 dan Tindak Lanjut Pelaksaaan Evaluasi Kembali

Keputusan Sekjen KemenRistek & Dikti

  1. Keputusan Sekjen no. 07/SJ/Kp/V/2015 tentang Panduan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri Tahun 2015 dan Lampiran
  2. Keputusan Sekjen no. 05/SJ/Kp/V/2015 tentang TIM Teknis Pengembangan Taman Sains dan Teknologi KemRistekDikti

Edaran Sekjen KemenRistek & Dikti

  1. Edaran SekJen No.3411/A.A4/HK/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Tata Cara Penyerahan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Izin Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta baru
  2. Edaran no.463/A.A1/PR/2016 tentang penyederhanaan nomenklatur dan efesiensi anggaran tahun 2016
  3. Edaran no.45/A.A2/KP/2016 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS Kemristekdikti
  4. Edaran no.1499/A/PL/2015 tentang Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan di KemenRistekDikti.
  5. Edaran no.2367/A.A2/Kp/2015 tentang e-PUPNS
  6. Edaran no. 10/SE/SJ/VI/2015 tentang Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri

Keputusan Dirjen Dikti

  1. KepDirjen Belmawa No. 123/B/SK/2017 tgl 05 April 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelengaaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Lampiran (Pedoman)
  2. Kepdirjen Belmawa No.116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.
  3. Kepdirjen Belmawa No. 641.3/B/SK/2015 tentang Bentuk Dan Spesifikasi Blangko Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Tenaga Kesehatan
  4. 28/DIKTI/Kep/2014 tentang Penetapan Satuan Biaya Penyelenggaraan UKMPPD Tahun 2014-2015 dan Lampirannya
  5. 27/DIKTI/Kep/2014 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014 – 2015
  6. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
  7. 15/DIKTI/Kep/2013 : Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian
  8. 71/DIKTI/Kep/2012 : Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d/h bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013 atau di SINI
  9. 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli) Telah dibatalkan oleh Perdirjen no. 1 tahun 2014
  10. 70/D/T/2010: Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (situs asli)
  11. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (situs asli)
  12. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
  13. 66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
  14. 163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
  15. 44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (situs asli)
  16. 43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (situs asli)
  17. 34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (situs asli)
  18. 28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (situs asli)
  19. 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
  20. 08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (situs asli)
  21. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
  22. 61/DIKTI/KP/2000: Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN
  23. 38/DIKTI/Kep/2000: Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
  24. 275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (situs asli)
  25. 48/DJ/Kep/1983: Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)

Peraturan Dirjen Dikti

  1. Perdirjen Dikti  no. 1 tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
  2. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Tahun 2014
  3. Peraturan Dirjen Dikti Nomor 15/DIKTI/Kep/2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk Penelitian

PERATURAN AKREDITASI

    • Peraturan BAN-PT no. 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan kinerja Secara Uji Petik Terhadap Proses Akreditasi yang Dilaksanakan Oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri, Lampiran
    • Peraturan BAN-PT No. 02 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi, lampiran 01, lampiran 02
    • Peraturan BAN-PT No. 60 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Kedokteran Layanan Primer
    • Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi,
    • Lampiran_01;
      Lampiran_02;
      Lampiran_03;
      Lampiran_04;
      Lampiran_05;
      Lampiran_06;
      Lampiran_07;
      Lampiran_08;
      Lampiran_09
    • Peraturan BAN-PT No. 57 Tahun 2018 tentang Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi Terkait Pasal 4 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
    • Peraturan BAN-PT No. 56 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pada Program Doktor, Lampiran_01; Lampiran_02
    • Peraturan BAN-PT No. 55 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek,Lampiran_01; Lampiran_02
    • Peraturan BAN-PT No. 54 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, Lampiran_01; Lampiran_02
    • Peraturan BAN-PT No. 53 Tahun 2018 tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi
    • Peraturan BAN-PT No. 52 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penggunaan Instrumen Akreditasi Program Studi Sementara
    • Peraturan BAN-PT No. 51 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Dalam Rangka Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta, Lampiran
    • Peratutan BAN-PT No. 50 tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Dalam Rangka Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta, Lampiran
    • Peratutan BAN-PT No. 49 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka Penggabungan Dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta Yang Tidak Melahirkan Perguruan Tinggi Baru Dan/Atau Tidak Melahirkan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi, Lampiran
    • Peratutan BAN-PT No. 48 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka Penggabungan Dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta Yang Melahirkan Perguruan Tinggi Baru Dan/Atau Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi,Lampiran
    • Peratutan BAN-PT No. 30 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Program Insinyur, Lampiran_01; Lampiran_02
    • Peraturan BAN-PT No. 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Tugas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
    • Peraturan BAN-PT No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi, Lampiran
    • Peraturan BAN-PT No. 27 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Pada Program Profesi, Lampiran_01; Lampiran_02
    • Peraturan BAN-PT No.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi yang Mengajukan Permohonan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam Bulan Sebelum Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Berakhir, Lampiran
    • Peraturan BAN-PT No. 11 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Diluar Kampus Utama Pada Program Magister dan Magister Terapan, Lampiran
    • Peraturan BAN-PT No. 9 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pada Program Magister dan Magister Terapan, Lampiran_01; Lampiran_02
    • Peraturan BAN-PT No. 8 Tahun 2018  tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Diluar Kampus Utama Pada Program Sarjana, Lampiran_01; Lampiran_02
    • Peraturan BAN-PT No. 6 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pada Program Sarjana, Lampiran_01; Lampiran_02
    • Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pada Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Program Studi Di Luar Kampus Utama, Lampiran_01;Lampiran_02
    • Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pada Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, Lampiran_01; Lampiran_02
    • Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akreditasi Terkait Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta
    • Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
    • Peraturan BAN-PT No. 18 Tahun 2017 tentang Kriteria Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Dan Pendirian Perguruan Tinggi
    • Peraturan BAN-PT No. 17 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penggunaan Instrumen Akreditasi Program Magister Bagi Program Magister Terapan
    • Peraturan BAN-PT No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penggunaan Instrumen Akreditasi Program Diploma Bagi Program Diploma Pada Akademi Komunitas
    • Peraturan BAN-PT No. 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Hasil Pengajuan Keberatan Atas Status Akreditasi Dan / Atau Peringkat Terakreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
    • Peraturan BAN-PT No. 14 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Jarak Jauh Program Studi Diploma Tiga Keperawatan
    • Peraturan BAN-PT No. 13 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Jarak Jauh Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
    • Peraturan BAN-PT No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi yang Mengajukan Permohonan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam Bulan Sebelum Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Berakhir
    • Peraturan BAN-PT No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Lampiran
    • Peraturan BAN-PT No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Aliansi StrategisPedoman Pengembangan Jejaring dan Aliansi Strategis, Lampiran
    • Peraturan BAN-PT No. 9 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak jauh,
    • Peraturan BAN-PT No. 8 Tahun 2017 tentang Instrumen Evaluasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Lampiran
    • Peraturan BAN-PT No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri
    • Peraturan BAN-PT No. 6 Tahun 2017  tentang Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Satu Program Studi
    • Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat, Lampiran
    • Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi, Lampiran atau di SINI
    • Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2017 tentang Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), Lampiran
    • Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistim Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (36 halaman), Lampiran

      EDARAN BAN-PT

    • 717/BAN-PT/LL/2019 tgl 08/4/2019 tentang Kebijakan Proses Akreditasi 2019
    • 570/BAN-PT/LL2019 tgl 13/3/2019 tentang Pemberitahuan diberlakukanya Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0(membatalkan edaran no.486/BAN-PT/LL/2019)
    • 073/BAN-PT/LL/2019 : Edaran Direktur Eksekutif tgl 10 Januari 2019 tentang informasi Kegiatan BAN-PT
    • 2460/BAN-PT/LL/2018 : Edaran Direktur Eksekutif tgl  23 November 2018 tentang  Jadwal Pemberlakuan Instrumen APS 4.0
    • 2412/BAN-PT/LL/2018: Edaran Direktur Eksekutif tgl 15 November 2018 tentang Proses Akreditasi pada Sapto
    • 1977/BAN-PT/LL/2018: Edaran Direktur Eksekutif tgl 02 Okt 2018 tentang Status Akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dibuka atau berdiri sampai dengan 19 Mei 2016
    • 1394/BAN-PT/LL/2018: Edaran Direktur Eksekutif tgl 12 Juli 2018 tentang Layanan Penggunaan Kotak Pos BANPT
    • kasus Kemiripan Dokumen Akreditasi di SINI
    • Skema Penyelesaian Masalah Kemiripan Dokumen Usulan Akreditasi tahun 2018 di SINI
    • 1371/BAN-PT/LL/2018: Edaran Direktur Ekskutif tgl 6 Juli 2018 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elekronik dan Proses Legalisir Tak Diperlukan Lagi untuk SK dan Sertifikat Akreditasi Terbitan Setelah 26 Juni 2018
    • 1231/BAN-PT/LL/2018: Edaran Direktur Ekskutif tgl 31 Mei 2018  tentang Permohonan Data PTS Bermasalah
    • 495/BAN-PT/LL/2018: Edaran Direktur Ekskutif tgl 5 Maret 2018 tentang Kemiripan dokumen usulan akreditasi
    • 360/BAN-PT/LL/2018: Edaran Direktur Dewan Ekskutif tgl 21 Feb 2018 tentang Standar Layanan Proses Akreditasi 2018
    • 335/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Eksekutif  tgl 26 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT Tahun 2017 atau di SINI
    • 6390/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Ekskutif tanggal 23 Agustus 2017 tentang Perbaikan Surat BAN-PT No. 8576/BAN PT/AK/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Tindak lanjut atas Proses Akreditasi yang Ditunda
    • Penyerahan Sertifikat Akreditasi PT dan Prodi Hasil Proses SAPTO Tahap I di Gedung BPPT II Lt 17, Selasa 15 Agustus 2017 di SINI
    • 6117/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Eksekutif tanggal 21 Agustus 2017 tentang Mekanisme Penyampaian Surat Keberatan/Banding atau di SINI
    • 5577/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Eksekutif tanggal 2 Agustus 2017 tentang Masa Berlaku SK Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi yang Proses Akreditasi Tertunda atau di SINI
    • Daftar Program Studi yang Akreditasinya Sudah Kadaluarsa per 14 Juni 2017 di SINI
    • Pengumuman Terkait Lokasi Layanan Usulan Akreditasi Perguruan Tinggi di SINI
    • Umpan Balik Asesmen Lapangan, edaran tgl 13 Mei 2017 dapat diunduh / download di SINI
    • Langkah-Langkah untuk Mengaktifkan Akun Sapto, edaran tgl 09 Mei 2017 di SINI
    • Pemindahan Usulan Akreditasi Menjadi Melalui SAPTO, Edaran no.2914/BAN-PT/LL/2017 tanggal 28 April 2017 di SINI
    • Edaran tgl 28 April 2017 tentang Info Pelatihan Penggunaan SAPTO oleh BAN-PT
    • Petunjuk Penggunaan SAPTO dan Instrumen Akreditasi Online, Edaran tgl 18 April 2017 bisa unduh di SINI
    • Edaran tgl 11 April 2017 tentang Hasil Verifikasi Administratif atas Usulan Akreditasi 29 s.d. 31 Maret 2017
    • Pengumuman tgl 10 April 2017 tentang Prof T Basaruddin Menjadi Vice President IQA
    • Pengumuman tanggal 24 Maret 2017  Terkait Penyampaian Usulan Akreditasi Program Studi (APS)
    • 1812/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Eksoekutif tanggal 23 Maret 2017 terkait Pengusulan Akreditasi Menggunakan SAPTO
    • 1761/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Eksekutif tanggal 17 Maret 2017 tentang Penanggung Jawab dan Alamat e-mail Pengguna SAPTO BAN-PT
    • 1041/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Eksekutif tanggal 21 Februari 2017 tentang Penerapan Sistem Akreditadi Online Perguruan Tinggi (telah batalkan Edaran no.996)
    • 996/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Eksekutif tanggal 21 Februari 2017 tentang Penerapan Sistem Akreditadi Online Perguruan Tinggi (telah dicabut oleh edaran no.1041)
    • 768/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Eksekutif tanggal 17 Februari 2017 tentang Persyaratan Jumlah dan Kualifikasi Dosen dalam Proses Akreditasi
    • 414/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Eksekutif tgl 10 Feb 2017 tentang Perpindahan Alamat Kantor dan Layanan Akreditasi BAN-PT
    • 408/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Eksekutif tgl 02 Februari 2017 tentang Informasi Mengenai Akreditasi Mininum
    • 335/BAN-PT/LL/2017: Edaran Direktur Dewan Eksekutif  tgl 26 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT Tahun 2017
    • Materi Annual Meeting BAN-PT 2016 di SINI
    • 8576/BAN-PT/AK/2016: Edaran Direktur Dewan Eksekutif tanggal 13 Desember 2016 tentang Tindak Lanjut atas Proses Akreditasi yang Ditunda atau di SINI
    • 6761/BAN-PT/AK/2016: Edaran Direktur Dewan Eksekutif tanggal 24 Oktober 2016 tentang Instrumen Akreditasi BAN-PT
    • Edaran Tanggal 6 Oktober 2016 tentang Pengumuman Layanan Legalisiratau di SINI
    • 6393/BAN-PT/LL/2016: Edaran Direktur Dewan Eksekutif tanggal 5 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Mekanisme Kerja BAN-PT atau di SINI
    • 128/BAN-PT/Tu/2016: Edaran Ketua BAN-PT tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengurusan Legalilisir
    • 4107/BAN-PT/LL/2016: Edaran ketua BAN-PT tgl 30 Juni 2016 tentang Kebijakan Akreditasi terkait Perubahan Bentuk Institusi
    • Pengumuman tgl 27 Juni 2016 tentang Seleksi Calon Asesor 2016
    • 273/BAN-PT/LL/2016: Edaran Ketua BAN-PT tanggal 9 Februari 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan lnstitusi Perguruan Tinggi Tahun 2016
    • SK 001/P/BAN-PT/VIll/2015 tentang PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
    • PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN LAM Selengkapnya file Terlampir.
    • 5619/BAN-PT/LL/2015: Edaran Ketua BAN-PT tanggal 28 Juli 2015 tentang Penyampaian Sertifikat Hasil Akreditasi
    • 4385/BAN -PT/AK/2014: Keputusan Ketua BAN-PT tanggal 15 Juli 2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi BAN-PT
    • 5447/BAN-PT/AK/2013: Edaran Ketua BAN-PT tanggal 2 Agustis 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
    • 8716/BAN-PT/LL/2013: Edaran Ketua BAN-PT tentang Waspadai Surat Penipuan,CONTOH SURAT PENIPUAN PART 1 – CONTOH SURAT PENIPUAN PART 2
Standar Nasional Pendidikan Tinggi  Permen Nomor 44 Tahun 2015
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Permen Nomor 62 Tahun 2016
Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta  Permen Nomor 100 Tahun 2016
Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta  Permen Nomor 51 Tahun 2018
Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta  Permen Nomor 52 Tahun 2018
Perguruan Tinggi Luar Negeri  Permen Nomor 53 Tahun 2018
Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi  Permen Nomor 54 Tahun 2018
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  Permen Nomor 0224 Tahun 1995
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  Permen Nomor 0326 Tahun 1994
Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Aggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  Permen Nomor 0327 Tahun 1994
Pembentukan Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  Permen Nomor 0328 Tahun 1994
Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri  Permen Nomor 186 Tahun 2021
Peperpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan
Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Periode 2016 -2021 		 Keputusan Menteri Nomor 250 Tahun 2021